Pemerintah terus berusaha untuk menghasilkan anak bangsa yang mempunyai kualitas yang baik, salah satunya dengan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi pun melaksanakan cara dengan mengalokasikan 20% dana dari APBN untuk dunia pendidikan.
"Karena Pak Presiden katakan, 20% dari APBN atau Rp400 triliun ditambah every single local budget yang berkontribusi juga ke pendidikan. Dari kacamata Kemenkeu, yang lebih efektif dan efisien pengunaannya.
Dari supply side, infrastrukturnya, alasannya banyak sekolah yang tidak layak, dan utilisasinya tidak pas, ini juga harus dilaporkan (ke Presiden)," ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/3/2017). Wamenkeu juga menyampaikan bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di pedesaan perlu didukung dari hal dasar menyerupai kualitas dan lingkungan anak sendiri. Selain itu juga akan didukung dengan dukungan beasiswa untuk operasional sekolah. Sehingga dengan lingkungan berguru yang nyaman akan menciptakan anak lebih baik dalam menyerap pelajaran. "Beasiswa, dalam jadwal ini aku pikir kami harus dapat transfer mana yang paling efektif untuk jadwal beasiswa termasuk fiskal transfer dan yang paling penting, sinergi antara pemerintah sentra dan pemerintah daerah.
Jangan hingga overlap tapi juga jangan hingga overload. Maka kami harus cari metode, ialah scholarship yang dikaji oleh Kemendikti. Kami juga berikan BOS. Makara jadwal kami selalu evaluasi," jelasnya. Menurutnya, Biaya Operasional Sekolah (BOS), untuk biaya operasional diperbaiki. Berbeda dengan negara lain, di Indonesia, pemikiran masyarakat masih buruk terhadap sekolah dengan biaya yang murah atau gratis. Masyarakat berfikir jikalau sekolah murah atau gratis maka kualitas dari sekolah tersebut buruk. "Padahal seharusnya tidak begitu karen semua digantikan dengan state budget 20% tadi. Maka kami harus aware, sekolah gratis tidak harus buruk makanya kami dorong infrastruktur, biaya operasional dan guru," tukasnya.
Sumber http://www.pgrionline.com