Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya memprioritaskan guru honorer, terutama kategori dua (K2). Perhatian presiden diharapkan biar mereka segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
"Saat ini ada sekitar 440 ribu rakyat Indonesia yang sudah berpuluh tahun berstatus honorer K2 meminta keadilan ke Presiden biar diangkat menjadi CPNS. Ini bukan sekadar soal pengakuan, melainkan bagaimana negara punya nurani dan tenggang rasa kepada mereka," kata Fahira di Kompleks Gedung dewan perwakilan rakyat Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).
Fahira menyampaikan Presiden sanggup menunjukkan solusi atas problem yang belum menemui titik temu ini, apalagi ada planning demo besar-besaran oleh tenaga honorer di Istana Negara pada 10 Februari mendatang. Senator asal Jakarta yang berencana ikut turun demo bersama para honorer K2 ini menegaskan, bekerjsama pemerintah semenjak awal punya solusi, ialah lewat anggaran pengangkatan guru honorer yang tercantum dalam RAPBN 2016.
DPR pun telah oke untuk memasukkan anggaran guna membiayai honorer K2 menjadi CPNS, namun sayangnya anggaran tersebut tidak tercantum sehabis menjadi APBN. "Anggaran tersedia, tetapi diprioritaskan untuk yang lain. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan insan lewat pendidikan jauh lebih penting," ujar Fahira.
Terkait soal benturan regulasi, ia beropini Presiden mempunyai diskresi untuk pengangkatan honorer K2. "Presiden sanggup keluarkan Perpres dan saya rasa dewan perwakilan rakyat dan DPD akan mendukung itu. Dengan demikian, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru sanggup dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016," kata Fahira.
Sumber http://www.pgrionline.com