Politik itu tak konsisten
Sudah, begitu saja kira-kira. Ada alasan mengapa penulis menyatakan demikian, bahwa peta politik di negara ini demikian dinamis sehingga terkadang kita dibuatnya mengernyitkan dahi, mengapa partai politik (parpol) banyak yang tak konsisten. Peta politik sangat ambigu dan sanggup berubah secara drastis kapan saja. Sebagai pola murahan saja, kita dapati parpol yang saling berkoalisi namun kemudian berbalik arah, bahkan seartus delapan puluh derajat.
Hingga kini ini, percaturan politik tengah terjadi antara kubu Gerindra dan kubu PDIP. Kita tahu ini, malah kita perkirakan sedemikian mencuat menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti. Bentukan koalisi yang terjadi antara Gerindra dan PDIP melahirkan letupan-letupan konflik politik dan berujung pada konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Baik pendukung Gerindra maupun PDIP, terlihat sama-sama tak mau kalah. Saling memberi impuls-impuls "kompor" politik sampai-sampai Presiden terpilih pun hingga kini masih saja dikritisi secara tak sehat. Sebegitu hebatnya kedua koalisi ini menunjukkan pendidikan politik yang tak sehat bagi masyarakat. Banyak masalah pencemaran nama baik anggota partai, pencatutan nama presiden, hingga membesar-besarkan duduk masalah yang bergotong-royong hendaknya dimaklumi sebagai kekurangan.
Kemenangan koalisi PDIP di pilpres 2014 kemudian seolah menuliskan aturan "sah" untuk membabi-buta mengkritisi tanpa mengindahkan sopan santun serta memaklumkan kekurangan satu dengan yang lainnya. Sepanjang perguliran politik Sang Presiden, mulai dari simbolik Satrio Piningit bercak kesuksesannya di Solo, hingga menguasai DKI Jakarta dan dikala ini menjadi RI-1, selama itu pula masyarakat mengamati betapa peliknya sebuah perjalanan politik. Namun demikian, ada guyonan menarik bila dikuliti, contohnya saja peta politik antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Beragam kabar yang beredar di media massa maupun online, ada ketidakkonsistenan korelasi antara Jokowi dan PKS selama ini. Topik ini perlu diangkat untuk menandakan pernyataan penulis di awal. Menurut laman detik.com (berita sanggup Anda baca di sini), dulu, dikala Jokowi menyalonkan diri untuk menjadi walikota Solo, PKS secara resmi mendukungnya, namun dikala ia diusung PDIP dalam kontestasi Gubernur DKI Jakarta, PKS secara terang-terangan menjadi lawan politik Jokowi. Transportasi politik yang berbeda menciptakan mitra politik justru menjadi lawan. Maklum, namanya saja mencari kekuasaan.
Parpol seperti bermain politik yang penting menang, tidak ada hasrat untuk menjalankan politik itu secara benar, masuk akal dan konsisten. Mungkin akan berbeda bila dikala Jokowi menyalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dikala itu tanpa usungan PDIP. Apakah PKS bakalan mendukung Jokowi dan tidak segencar kini mendramatisir perilaku kontranya terhadap Jokowi? Sepertinya tidak menjamin. Tapi masyarakat menyimaknya jadi lucu, alasannya PDIP "nempel" ke Jokowi, PKS buat kubu kontra bersama Gerindra dan melaksanakan manuver-manuver politik pelemahan abjad Jokowi. Aneh bukan? Sekejam itukah politik itu. Di Solo kawan, di Jakarta hingga RI1 malah jadi lawan. Sikap politik PKS dalam kubu Gerindra begitu besar lengan berkuasa dan menonjol, apalagi PKS mempunyai modal sosial dan politik yang besar dengan kader-kadernya yang militan dan kritis. Tak ayal bila beberapa hasil survei elektabilitas Jokowi kian terus mengalami penurunan akhir-akhir ini.
Politik semakin tak sanggup kita petakan dengan pasti, ketika partai A tak mendukung partai B, belum tentu pula ia mendukung partai C. Partai A dan partai B sanggup saja tiba-tiba sekubu bila ada kepentingan yang menguntungkan kedua partai. Kompleksitas kepentingan inilah yang menjadi faktor kesulitan peta politik di Indonesia. Kendati demikian, harusnya setiap partai itu konsisten biar tak ada lagi anggapan masyarakat bahwa sebuah partai disebut partai Bunglon atau partai bermuka dua. Sumber http://www.ngobrolstatistik.com/