Presiden Joko Widodo beberapa kali menyampaikan kepada awak media bahwa PKI bangun itu hanya isu, jika pun bangun presiden menantang untuk melaporkannya disertai bukti-bukti nyata. Bukan sekadar opini atau berita-berita bohong (hoax). Presiden menambahkan bahwa di Indonesia ini TAP MPR sudah terang melarang hidupnya paham komunis (PKI). Namun, media umum sedemikian banter berujar kebangkitan PKI.
Sebagai awalan, penulis ingin menyatakan posisi penulis sendiri. Penulis menyatakan diri tegas dalam independensi. Dalam goresan pena ini, penulis berusaha memperlihatkan fakta dan data. Sekali lagi, berbicara dengan menurut data. Akurat dan valid tentunya. Bukan maksud untuk semakin memperlemah posisi capres yang kalah pada kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014 lampau. Pun, dalam goresan pena ini penulis nyatakan bahwa pemerintahan yang sah yakni yang patut kita kawal dan kita dukung pemerintahannya. Bukan lantaran kita terjerembab pada salah satu capres 2014, lantas selama 5 tahun hingga 2019 nanti, kerjaan kita hanya memperlemah pemerintah dan bahkan memelihara verbal yang penuh hujatan. Bukan demikian. Jikalau pada pilpres 2014 lalu, yang terpilih bukan Jokowi pun, penulis akan tetap mendukung dan mengawal proses pemerintahannya. Intinya kita dukung yang menjadi pilihan sah.
Kembali pada isu munculnya kembali PKI di Indonesia, beberapa waktu lalu, di dunia maya sempat viral. Ditambah dengan perhelatan "semu" di kubu Tentara Nasional Indonesia dan BIN soal adanya pembelian senjata oleh institusi di luar TNI.
Kalau masyarakat yang belum begitu stay tune terhadap perkembangan isu dunia maya mungkin datar-datar saja. Bahkan malah banyak yang belum tahu. Namun, pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat menjadi keniscayaan viralnya informasi isu kebangkita PKI kali ini. Padahal sebelumnya, di masa SBY tidak ada isu kebangkitan PKI. Pemutaran film G30S/PKI pun juga tak dilontarkan oleh panglima Tentara Nasional Indonesia semasa itu.
Beberapa kalangan menilai, terutama para politisi mengendus adanya upaya manuver politik terhadap kemenangan kubu PDIP di pilpres 2014. Bangsa Indonesia dibentuk susah "move on" dari rasa kekalahan pilpres 2014. Taktiknya pun begitu mudah, murah dan secara kontinu digembar-gemborkan sehingga nadanya pun "memperlemah" pemerintah yang sah. Sepanjang bergulirnya kebijakan Jokowi-JK, bermacam-macam kritikan pedas hingga blunder juga dilakukan, termasuk baru-baru ini soal PKI.
Setiap rezim itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas, kebobrokan rezim kini lebih banyak disebabkan oleh akumulasi kebobrokan rezim-rezim sebelumnya. Kelemahan pemerintahan setiap rezim inilah yang menjadi "angin segar" materi pelemahan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
PKI memang organisasi yang terlarang dan pernah berbuat biadab kepada negara ini. Kendati demikian, apakah lantas seluruh nyawa yang hilang akhir pra G30S dan pasca G30S lantas 100% kesalahan PKI? Bila demikian, tampaknya Anda perlu banyak piknik dan banyak membaca literatur sejarah baik yang haluan kanan, kiri serta memoar para saksi sejarah ketika itu (penjelasannya sanggup Anda baca di sini).
Dari film pun kita sanggup saksikan secara terang dan gamblang. Bahwa G30S PKI tak luput dari meletusnya perpecahan kubu militer negara ini ketika itu yang ditunggangi oleh PKI. Pada titik ini, kita sanggup mencatat bahwa kerusakan negara ini terjadi ketika "pagar negara" sudah mulai terpolarisasi lantaran politik kekuasaan.
Sedemikian menguatkan isu kebangkitan PKI ini, sampai-sampai Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melaksanakan survei empiris soal opini publik. Sebab, beberapa ahad ini, perhatian masyarakat tersita oleh isu yang dilontarkan pihak tak bertanggungjawab bahwa PKI bangkit.
Hasilnya? Sungguh di luar dugaan dan bermuatan politis. SMRC mengungkapkan bahwa secara umum dikuasai publik tidak percaya isu PKI bangkit. Sementara pihak yang percaya PKI bangun justru secara umum dikuasai yakni pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra yang merupakan satu koalisi pemenangan Prabowo pada pilpres 2014.
Apakah survei SMRC hoax atau blunder? Tidak. Survei yang kesannya dirilis SMRC beberapa hari kemudian telah memakai Standard Operational Procedure (SOP) statistik. SMRC memakai sampel sebanyak 1.220 responden dengan teknik pemilihan sampel (sampling) acak banyak tahap atau multistage random sampling. Margin erornya sebesar 3,1 persen dengan tingkat iktikad sebesar 95 persen melalui wawancara (detik.com, 29/09/2017).
Hasil survei itu memperlihatkan sebesar 37 persen pemilih PKS mempercayai bahwa PKI telah bangun kembali. Kemudian diikiti oleh pemilih Gerindra sebanyak 20 persen mereka percaya PKI bangkit, selanjutnya PAN (18%), Hanura (17%), PPP (16%), Demokrat (14%), PDIP (11%), PKB (11%), Nasdem (6%) dan Golkar (6%).
Dari kubu pendukung Prabowo-Hatta di pilpres 2014 yang percaya PKI bangun dikalkulasikan sebesar 19 persen. Sedangkan dari kubu Jokowi-JK sebesar 10%.
Tak hanya itu, menurut paparan rilis SMRC, didapatkan kenyataan bahwa 75,1 persen responden tidak oke bahwa Presiden Joko Widodo terkait dengan PKI. Sebesar 86,8 persen responden juga tidak tidak percaya PKI bangkit. Pun, sebesar 76,5 persen responden merasa aman-aman saja meski isu PKI bangun kian semerbak.
Hasil survei SMRC ini menguatkan argumen penulis di awal tadi. Bahwa ada upaya-upaya pendukung kontra Jokowi-JK untuk memperlemah elektabilitasnya hingga menjelang pilpres 2019 nanti. Tak pula kita pungkiri, bahwa banyak kalangan di sekitar ada keterlibatan salah satu ormas juga dalam memblow-up isu kebangkitan PKI ini. Sebagai warga negara yang baik dan independen, tentunya kita semua diperlukan untuk senantiasa mengklarifikasi setiap isu yang menyelenting di depan kita. PKI bangun itu cuma isu sebagai manuver politik "balas dendam" usang kekalahan pilpres 2014. Meski secara statistik belum cukup bukti bahwa elektabilitas Jokowi-JK menurun dengan adanya isu PKI tersebut. Maklum, hanya sekadar isu.(*) Sumber http://www.ngobrolstatistik.com/