Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya sanggup dilihat dari suksesnya pembangunan perekonomian, tetapi juga sanggup dilihat dari keberhasilan nasional dalam pembangunan manusianya. Masih dalam rangka menyambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang ke-70, keberhasilan pembangunan insan Indonesia terlihat dari naiknya kesadaran ekonomi, kesadaran politik dan saling menjaga keamanan.
Beberapa waktu kedepan, pemilihan kepala tempat akan dilaksanakan secara serentak. Ini tentunya membutuhkan kesadaran demokrasi yang tinggi sehingga pada waktunya akan bisa mensukseskan proses demokrasi di negeri ini. Pentingnya kesadaran berdemokrasi dikala ini sejatinya merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan beropini atau beropini, baik secara verbal maupun tulisan. Meski, beberapa waktu ini, sempat terlintas kabar semerbak mengenai hukum pemerintah yang akan membuih siapa saja yang melaksanakan penghinaan dan pelecehan Presiden. Hehe...namun, beberapa kalangan justru mengernyitkan dahi dan melontarkan argumen bahwa pengakuan hukum penghinaan kepala negara berlawanan dengan UUD 1945.
Membicarakan soal kebebasan perpendapat, tentunya menjadi salah satu indikator maju atau mundurnya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apalagi, di tengah semarak Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan kali ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun kemudian 2013. IDI Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63,72 naik menjadi 73,04. Hal ini mengartikan bahwa tingkat demokrasi Indonesia meningkat tajam. Walaupun setiap tahunnya sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, namun setidaknya pada tahun 2015, IDI Indonesia akan terus meningkat disebabkan beberapa hal.
Pertama, IDI Indonesia meningkat seiring dengan bergulirnya regulasi sistem pemerintahan Reformasi Birokrasi (RB). Dengan adanya RB, seluruh sistem birokrasi termasuk pengawasannya akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelayanan publik juga akan terus membaik.
Kedua, kenaikan IDI Indonesia selain dipicu oleh membaiknya kebebasan sipil dan kebebasan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang politik, juga dipicu dengan adanya kesadaran dalam ikut serta mensukseskan proses perpolitikan di Indonesia. Kesadaran inilah yang secara eksklusif menunjukkan keberhasilan pembangunan demokrasi yang baik.
Dalam kondisi "Kocok Ulang Kabinet" yang beberapa waktu yang kemudian sempat menyita perhatian publik, ditambah dengan stresnya rupiah akhir apresiasi dolar hingga hampir menembus kembali angka krisis moneter 1998, pemerintah terlihat masih optimis dengan tekad mencapai pertumbuhan ekonomi yang 'melejit' atau 'meroket' pada selesai tahun 2015.
Di bulan Juli 2015 saja, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus hingga menyentuh angka 14 Miliar rupiah. Eits!, belum tentu...surplus perdagangan dalam jangkah menengah atau jangka panjang belum tentu membuat induksi keberhasilan pembangunan nasional, tidak. Justru optimisme yang berlebihan inilah nantinya menjadi sebuah "janji" untuk direalisasikan. Semoga pemerintah tak hingga sakit kepala dengan kondisi Indonesia, terutama instabilitas perekonomian dikala ini.
Erat kaitannya dengan hal tersebut, tentunya angka IDI yang terus meningkat diperlukan menjadi sebuah barometer kualitas publik dalam ikut serta dalam proses demokrasi di Indonesia ini. Bisa jadi kedepannya, proses demokrasi yang baik, lancar dan penuh keamanan dan keadilan akan bisa berimplikasi positif terhadap perekonomian yang...ujungnya yaitu meningkatkan gambaran Indonesia sekaligus mengkondusifkan iklim investasi dalam negeri semoga sanggup mendongkrak stabilitas ekonomi.
Beberapa waktu kedepan, pemilihan kepala tempat akan dilaksanakan secara serentak. Ini tentunya membutuhkan kesadaran demokrasi yang tinggi sehingga pada waktunya akan bisa mensukseskan proses demokrasi di negeri ini. Pentingnya kesadaran berdemokrasi dikala ini sejatinya merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan beropini atau beropini, baik secara verbal maupun tulisan. Meski, beberapa waktu ini, sempat terlintas kabar semerbak mengenai hukum pemerintah yang akan membuih siapa saja yang melaksanakan penghinaan dan pelecehan Presiden. Hehe...namun, beberapa kalangan justru mengernyitkan dahi dan melontarkan argumen bahwa pengakuan hukum penghinaan kepala negara berlawanan dengan UUD 1945.
Membicarakan soal kebebasan perpendapat, tentunya menjadi salah satu indikator maju atau mundurnya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apalagi, di tengah semarak Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan kali ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun kemudian 2013. IDI Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63,72 naik menjadi 73,04. Hal ini mengartikan bahwa tingkat demokrasi Indonesia meningkat tajam. Walaupun setiap tahunnya sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, namun setidaknya pada tahun 2015, IDI Indonesia akan terus meningkat disebabkan beberapa hal.
Pertama, IDI Indonesia meningkat seiring dengan bergulirnya regulasi sistem pemerintahan Reformasi Birokrasi (RB). Dengan adanya RB, seluruh sistem birokrasi termasuk pengawasannya akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelayanan publik juga akan terus membaik.
Kedua, kenaikan IDI Indonesia selain dipicu oleh membaiknya kebebasan sipil dan kebebasan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang politik, juga dipicu dengan adanya kesadaran dalam ikut serta mensukseskan proses perpolitikan di Indonesia. Kesadaran inilah yang secara eksklusif menunjukkan keberhasilan pembangunan demokrasi yang baik.
Dalam kondisi "Kocok Ulang Kabinet" yang beberapa waktu yang kemudian sempat menyita perhatian publik, ditambah dengan stresnya rupiah akhir apresiasi dolar hingga hampir menembus kembali angka krisis moneter 1998, pemerintah terlihat masih optimis dengan tekad mencapai pertumbuhan ekonomi yang 'melejit' atau 'meroket' pada selesai tahun 2015.
Di bulan Juli 2015 saja, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus hingga menyentuh angka 14 Miliar rupiah. Eits!, belum tentu...surplus perdagangan dalam jangkah menengah atau jangka panjang belum tentu membuat induksi keberhasilan pembangunan nasional, tidak. Justru optimisme yang berlebihan inilah nantinya menjadi sebuah "janji" untuk direalisasikan. Semoga pemerintah tak hingga sakit kepala dengan kondisi Indonesia, terutama instabilitas perekonomian dikala ini.
Erat kaitannya dengan hal tersebut, tentunya angka IDI yang terus meningkat diperlukan menjadi sebuah barometer kualitas publik dalam ikut serta dalam proses demokrasi di Indonesia ini. Bisa jadi kedepannya, proses demokrasi yang baik, lancar dan penuh keamanan dan keadilan akan bisa berimplikasi positif terhadap perekonomian yang...ujungnya yaitu meningkatkan gambaran Indonesia sekaligus mengkondusifkan iklim investasi dalam negeri semoga sanggup mendongkrak stabilitas ekonomi.
Sumber http://www.ngobrolstatistik.com/
