A. PENGERTIAN ORDE
Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo” yang berarti deretan, susunan, kelas, aturan, atau ketertiban. Oleh lantaran itu, pengertian orde sanggup diartikan sebagai suatu bagian/anggota yang mempunyai banyak unsur yang diatur melalui prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut sanggup mengatur bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesatuan yang tersusun baik.
Orde lama yaitu sebuah sebutan yang ditujukan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Soekarno memerintah Indonesia dimulai semenjak tahun 1945-1968. Sedangkan orde gres yaitu periode setelah berlangsungnya orde lama. Orde baru di Indonesia yaitu sebutan untuk mewakili sistem di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Era presiden Soeharto berkuasa di Indonesia dimulai semenjak runtuhnya orde usang pada tahun 1968 hingga dengan dimulainya orde reformasi pada tahun 1998.
Artikel Penunjang : Peristiwa Proklamasi dan Terbentuknya NKRI
B. SEJARAH ORDE BARU
1. Kebijakan Politik Orde Baru
Pemerintahan orde gres mempunyai kekuasaan penuh atas jalannya perpolitikan di Indonesia pada dikala itu. Hal ini tercermin pada awal terbentuknya orde gres dengan membumi hanguskan anggota partai komunis dari kancah perpolitikan Indonesia. Pemerintah orde gres hanya menawarkan kesempatan politik kepada golongan-golongan tertentu saja. Menjelang pemilu yang diadakan tahun 1967, jumlah partai akseptor pemilu tidak sebanyak pada dikala pemilu pertama. Agenda pemilihan pemuli tahun 1967 ialah menentukan anggota tubuh legislatif yang berjumlah 360 orang, jumlah ini masih ditambah dengan 100 orang yang dipilih sendiri oleh presiden untuk menduduki dingklik parlemen. Hal ini tentunya berdampak pada keputusan-keputusan tubuh legislatif yang selalu menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah.
 |
| PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE BARU DI INDONESIA |
Pada pemilu selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pemerintah orde gres menyederhanakan partai politik di Indonesia menjadi 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai Islam lainnya menyerupai PERTI, Masyumi, NU, dll. Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dar partai PNI, Katolik, Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terkahir yaitu partai Golkar.
Di zaman presiden Soeharto berkuasa, terdapat beberapa kejadian-kejadian politik baik dalam negeri dan luar negeri yang sangat oenting untuk diketahui, yaitu :
a. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
pada era presiden Soekarno berkuasa, sempat terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Soekarno bahkan sempat menggemborkan ilham ‘ganyang Malaysia”. Namun, di masa Soeharto, hubungan diplomatik kedua Negara kembali membaik. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dimulai dengan diadakannya negosiasi di Bangkok pada tanggal 29 Mei 1966-1 Juni 1966, yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut yaitu :
- Rakyat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan kembali pada keputusan yang telah mereka ambil dalam Federasi Malaysia
- Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk kembali menormalkan hubungan diplomatic
- tindakan permusuhan diantara kedua belah pihak akan dihentikan
- Setelah itu, pada tanggal 11 Agustus 1966, ditanda tanganilah isi perjanjian tersebut dengan Abdul Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak yang mewakili Malaysia.
b. Kembali Menjadi Anggota PBB
Selama kekuasaan Soekarno, Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB dikarenakan terpilihnya Malaysia sebagai calon berpengaruh anggota Dewan Keamanan PBB, faktanya Malaysia masih menjadi Negara boneka Inggris. Pada era Soeharto, Indonesia kembali menyatakan masuk ke dalam keanggotaan PBB secara resmi pada tanggal 28 September 1966.
c. Mendirikan ASEAN
Indonesia termaasuk ke dalam salah satu Negara yang mendirikan terbentuknya ASEAN, yaitu federasi Negara-negara di Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN terbentuk dnegan tujuan untuk membendung paham komunis masuk, akan tetapi seiring dengan perkembangan, anggota-anggota ASEAN banyak melaksanakan kerjasama dalam banyak sekali bidang.
d. Integrasi Timor-Timor ke NKRI
sejak era ke 16, Timor-Timor merupakan kawasan yang menjadi koloni Inggris. Namun akhir hambatan jarak yang cukup jauh, Timor-Timor tidak diperhatikan oleh Portugis. Akibatnya terjadi kekacauan di kawasan itu pada tahun 1975. Oleh alasannya yaitu itu, rakyat dan beberapa partai politik di Timor-Timor menginginkan wilayahnya untuk bergabung dengan Indonesia. Secara resmi, Timor-Timor bergabung dnegan Indonesia pada tahun 1976.
e. Pembekuan Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
Pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah Soeharto menyatakan pembekuan hubungan diplomatik dnegan RRT. Alasannya lantaran pemerintah RRT sedikit banyak telah membantu pemberontakan G30S/PKI di Indonesia dengan menawarkan bantuan-bantuan baik sebelum, saat, maupun sehabis terjadinya pemberontakan. Secara resmi, Indonesia menutup kedutaannya di Peking pada tanggal 30 Oktober 1967.
2. Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Terdapat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan orde gres yang mewarisi merosotnya kestabilan ekonomi pada dikala tamat era orde lama. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, menciptakan ekonomi Indonesia kian terpuruk. Berikut yaitu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan orde gres :
a. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
kebijakan ini mulai diterapkan pada tanggal 1 april 1969, sesuai dengan Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966. Pemerintah orde gres melaksanakan Repelita ini hingga 5 jilid, yaitu pelaksanaan Repelita I pada tahun 1969-1974 yang mempunyai fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim perjuangan dan investasi, Repelita II pada tahun 1974-1979 dan Repelita III pada tahun 1979-1984 yang mempunyai focus di pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan pengutamaan pada sector pertanian dan industri, serta Repelita IV pada tahun 1984-1989, dan Repelita V pada tahun 1989-1994 yang mempunyai fokus pada penambahan pembangunan di bidang industry khususnya industry yang menghasilkan barang ekspor.
Pembangunan demi pembangunan yang dilakukan oleh presiden Soeharto yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tidak terlepas dari trilogi pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan yang dianut oleh rezim orde baru, yaitu :
Trilogi Pembangunan :
- pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
- pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- stabilitas nasional yang sehat dan terjamin
Delapan Jalur Pemerataan :
- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
- Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Pemerataan pembagian pendapatan.
- Pemerataan kesempatan kerja
- Pemerataan kesempatan berusaha
- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
- Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
b. Swasembada Beras
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi Negara dnegan pengekspor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Dengan aktivitas Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)-nya, Soeharto bisa membawa Indonesia menjadi Negara penghasil pangan yang melimpah.
c. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk
Pemerintah Soeharto juga berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk dengan program-programnya berupa penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.
3. Jatuhnya Orde Baru
Selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, nyatanya tidak konsisten dan kensekuen terhadap tekad awal munculnya rezim ini yang menuntut pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Berikut merupakan beberapa latar belakang mengapa rezim orde gres tumbang setelah berkuasa selama 32 tahun, yaitu :
 |
| PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE BARU DI INDONESIA |
1. Adanya Krisis Politik
Setahun sebelum pemilu tahun 1997, terjadi peningkatan keadaan politik di Indonesia. Pemerintahan Soeharto dianggap tidak melaksanakan impian demokrasi sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin pada kekuatan Golkar yang selalu menang selama 5 periode pemilu secara berturut-turut. Selain itu, kekuasaan pada masa orde gres yang dianggap terlalu dipegang oleh penguasa menciptakan rakyat semakin geram, rakyat tidak bisa berbuat banyak untuk kemajuan bangsanya.
Keadaan tersebut menciptakan munculnya rasa tidak percaya dari rakyat terhadap institusi Negara, termasuk DPR, MPR, dan pemerintah. Akibat ketidakpercayaan ini, muncullah gerakan reformasi yang menuntut adanya reformasi total dalam banyak sekali bidang, termasuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan MPR yang dianggap terlalu mementingkan tujuan suatu golongan dan sarat akan praktik korupsi, kongkalikong dan nepotisme (KKN).
2. Adanya krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang melanda Negara-negara di Asia juga berdampak pada bobroknya perekonomian Indonesia pada dikala itu. Indonesia menerima dampak paling besar akhir krisis tersebut, dikarenakan pondasi perekonomian Indonesia yang rapuh, praktik KKN, dan monopoli ekonomi yang masih mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.
3. Adanya Krisis Sosial
Bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga berdampak pada krisisnya sosial kemasyarakatan Indonesia. Rakyat Indonesia mencicipi peningkatan kekerasan akhir kecemburuan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, banyak gerakan-gerakan reformasi yang mulai ditunggangi kelompok tertentu sehingga gerakan tersebut diwarnai dengan kerusuhan dan kekerasan.
4. Krisis Hukum
Pelaksanaan aturan di Indonesia yang dianggap rakyat tidak menyeluruh dan tidak adil juga berdampak pada munculnya gerakan-gerakan reformasi menuntut pencucian forum aturan yang higienis dan transparan. Di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tolong-menolong forum kehakiman mempunyai kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari belenggu pemerintah, namun kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah baying forum eksekutif.
5. Krisis Kepercayaan
Gerakan-gerakan mahasisw amulai gencar dilakukan untuk mendorong runtuhnya rezim Soeharto. Terlebih dikala Soeharto mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, gerakan-gerakan tersebut berdampak pada tewasnya 4 mahasiswa Trisakti pada dikala melaksanakan demonstrasi menuntut Soeharto lengser. Akibatnya, gerakan mahasiswa semakin gencar dilakukan. Para mahasiswa mulai menduduki gedung DPR/MPR. Mereka akan tetap bertahan di dalam gedung smapai SOeharto mengumumkan pengunduran dirinya.
Akibat bencana itu, Harmoko yang kala itu menjabat sebagai ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan melalui DPR/MPR pada tanggal 18 Mei 1998 menuntut semoga Soeharto mengundurkan diri. Lantas, presiden Soeharto mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Soeharto kemudian mengumumkan kebijakan ihwal oembentukan Dewan Reformasi, melaksanakan perubahan kabinet serta melaksanakan pemilihan umum selanjutnya dimana beliau sendiri tidak bersedia untuk dicalonkan kembali.
Artikel Penunjang : Orde Lama : Pengertian, Sejarah, Kebijakan
Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyurutkan gerakan-gerakan masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa pada kala itu. Gerakan semakin gencar dilakukan, pertumpahan darah tidak sanggup dihindarkan, terdapat banyak pembunuhan dan pengrusakan dimana-mana. Akibatnya, pada 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya pada dikala itu, yaitu B.J.Habibie.
Sumber http://www.ilmudasar.com