Kehancuran suatu negara bergotong-royong secara pribadi sanggup diketahui dengan melihat kondisi perekonomiannya. Kekuatan perekonomian Indonesia ketika ini tengah mengalami tekanan dari banyak sekali arah, belum lagi tercampur aduk dengan unsur politis. Selama beberapa tahun, perjalanan perekonomian Indonesia masih saja bertumpu pada indikator perekonomian menyerupai pertumbuhan ekonomi.
Indonesia masih mengikuti asas keterbandingan antar negara dengan indikator pertumbuhan ekonomi tadi. Meskipun, intinya para ekonom telah banyak berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi ketika ini sudah tidak lagi bisa untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Namun, demikian lah adanya. Setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terperosok menyentuh minus 6 persen lebih ketika krisis ekonomi multidimensi, sekarang angka tersebut secara monoton naik secara positif. Kisaran angka pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2016, masih berada pada range 4 - 6 persen per tahunnya. Namun, tahukah bahwa sesungguhnya ukuran pertumbuhan ekonomi nasional tersebut masih belum meliputi acara ekonomi yang bersifat residual?.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum memasukkan faktor residual ekonomi. Residual tersebut dikenal dengan sebutan Underground Economy (UE). Dalam pengertiannya, UE didefinisikan sebagai acara ekonomi namun belum tercatat secara resmi secara institusional atau kelembagaan. UE merupakan acara perekonomian yang meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di "bawah tanah" atau bergotong-royong merupakan kegiatan resmi (legal), tetapi belum dilaporkan secara resmi. Yang lebih ekstrem lagi, UE dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal atau secara sembunyi-sembunyi.
Tentu kita telah mengetahui referensi riil wacana kegiatan yang bersifat ilegal atau sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut. Beberapa di antaranya yaitu bisnis online, bisnis prostitusi, bisnis jodi online, bisnis jual-beli online, Korupsi, illegal logging, illegal mining, illegal fishing atau kegiatan yang legal namun belum dilaporkan untuk menghindari pungutan pajak. Tidak hanya itu, UE juga meliputi kegiatan ekonomi informal yang berukuran mikro yang notabene tingkat ketahanannya sangat kecil dan memiliki movement yang besar.
Sekitar tahun 2000-an, beberapa analis ekonomi menyampaikan bahwa share UE terhadap PDB Indonesia berkisar antara 30 - 40 persen per tahunnya. Besarnya share UE tersebut secara eksplisit berdampak pada beban kerugian pajak yang ditanggung negara dikalkulasi mencapai 200 triliuan rupiah lebih. Bila diasumsikan bahwa UE meningkat setiap tahunnya, maka sanggup diperkirakan kerugian pajak yang tertanggung oleh negara bisa mencapai 600 triliuan di tahun 2016 ini.
Sebagai referensi riil saja, contohnya kita ambil bisnis prostitusi di tempat Kalijodo yang sampai awal tahun ini diperkirakan memiliki omset 1 miliar per hari. Bila setahun secara kasarannya bisa mencapai 200 miliar sampai simpulan tahun. Ini jikalau misalkan PDRB DKI sekitar 10 triliun saja, maka share bisnis prostitusi di Kalijodo sudah mencapai 2 persen untuk setahun. Dengan perhitungan sederhana saja sudah sanggup diperkirakan bahwa share UE terhadap PDB nasional masih sekitar 20 persenan.
UE merupakan residual perekonomian yang seharusnya sudah sanggup dihitung secara garang di dalam menyumbang camilan manis perekonomian Indonesia. Itu saja gres bisnis prostitusi yang berskala kecil, belum lagi bila kita hitung share nilai Korupsi dan illegal logging yang sampai ketika ini kejadiannya semakin mencuat dan nilainya begitu besar.
Tentunya, share UE secara riil bisa diperkirakan lebih dari 40 persen terhadap PDB nasional. Ini masih merupakan kendala sekaligus sebagai tantangan besar indikator statistik perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tugas dan kebijakan yang sempurna dari pemerintah dengan menerapkan sebuah sistem yang bisa meneropong acara UE ini untuk mengetahui sharenya setiap tahun serta untuk mempertajam analisis perekonomian nasional setiap tahunnya.
Indonesia masih mengikuti asas keterbandingan antar negara dengan indikator pertumbuhan ekonomi tadi. Meskipun, intinya para ekonom telah banyak berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi ketika ini sudah tidak lagi bisa untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Namun, demikian lah adanya. Setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terperosok menyentuh minus 6 persen lebih ketika krisis ekonomi multidimensi, sekarang angka tersebut secara monoton naik secara positif. Kisaran angka pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2016, masih berada pada range 4 - 6 persen per tahunnya. Namun, tahukah bahwa sesungguhnya ukuran pertumbuhan ekonomi nasional tersebut masih belum meliputi acara ekonomi yang bersifat residual?.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum memasukkan faktor residual ekonomi. Residual tersebut dikenal dengan sebutan Underground Economy (UE). Dalam pengertiannya, UE didefinisikan sebagai acara ekonomi namun belum tercatat secara resmi secara institusional atau kelembagaan. UE merupakan acara perekonomian yang meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di "bawah tanah" atau bergotong-royong merupakan kegiatan resmi (legal), tetapi belum dilaporkan secara resmi. Yang lebih ekstrem lagi, UE dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal atau secara sembunyi-sembunyi.
Tentu kita telah mengetahui referensi riil wacana kegiatan yang bersifat ilegal atau sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut. Beberapa di antaranya yaitu bisnis online, bisnis prostitusi, bisnis jodi online, bisnis jual-beli online, Korupsi, illegal logging, illegal mining, illegal fishing atau kegiatan yang legal namun belum dilaporkan untuk menghindari pungutan pajak. Tidak hanya itu, UE juga meliputi kegiatan ekonomi informal yang berukuran mikro yang notabene tingkat ketahanannya sangat kecil dan memiliki movement yang besar.
Sekitar tahun 2000-an, beberapa analis ekonomi menyampaikan bahwa share UE terhadap PDB Indonesia berkisar antara 30 - 40 persen per tahunnya. Besarnya share UE tersebut secara eksplisit berdampak pada beban kerugian pajak yang ditanggung negara dikalkulasi mencapai 200 triliuan rupiah lebih. Bila diasumsikan bahwa UE meningkat setiap tahunnya, maka sanggup diperkirakan kerugian pajak yang tertanggung oleh negara bisa mencapai 600 triliuan di tahun 2016 ini.
Sebagai referensi riil saja, contohnya kita ambil bisnis prostitusi di tempat Kalijodo yang sampai awal tahun ini diperkirakan memiliki omset 1 miliar per hari. Bila setahun secara kasarannya bisa mencapai 200 miliar sampai simpulan tahun. Ini jikalau misalkan PDRB DKI sekitar 10 triliun saja, maka share bisnis prostitusi di Kalijodo sudah mencapai 2 persen untuk setahun. Dengan perhitungan sederhana saja sudah sanggup diperkirakan bahwa share UE terhadap PDB nasional masih sekitar 20 persenan.
UE merupakan residual perekonomian yang seharusnya sudah sanggup dihitung secara garang di dalam menyumbang camilan manis perekonomian Indonesia. Itu saja gres bisnis prostitusi yang berskala kecil, belum lagi bila kita hitung share nilai Korupsi dan illegal logging yang sampai ketika ini kejadiannya semakin mencuat dan nilainya begitu besar.
Tentunya, share UE secara riil bisa diperkirakan lebih dari 40 persen terhadap PDB nasional. Ini masih merupakan kendala sekaligus sebagai tantangan besar indikator statistik perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tugas dan kebijakan yang sempurna dari pemerintah dengan menerapkan sebuah sistem yang bisa meneropong acara UE ini untuk mengetahui sharenya setiap tahun serta untuk mempertajam analisis perekonomian nasional setiap tahunnya.
Sumber http://www.ngobrolstatistik.com/
