JAKARTA– Indonesia tidak hanya menghadapi bahaya kelangkaan dosen, tetapi juga tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Hingga tahun 2019 mendatang ada 500.00 guru yang akan pensiun, sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga dibuka.
Guru-guru yang mau pensiun ini terutama para pengajar di tingkat SD. Mereka rata-rata diangkat pada 1970-an,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan ketika ini guru dengan status PNS di sekolah-sekolah dasar rata-rata hanya berjumlah tiga orang.
Padahal idealnya ada sembilan guru dengan status PNS. Posisi guru PNS ini lantas diisi guru honorer. Oleh sebab itu, kata dia, kalau pemerintah sentra belum bisa membuka rekrutmen CPNS, beri kewenangan kepada pemerintah tempat untuk mengangkat dan menggaji para guru honorer ini dengan dana APBD. ”Itu guru-guru honorer di tempat terpencil harus diprioritaskan sebab mereka yang menggantikan tanggung jawab mengajar para guru PNS,” katanya.
Unifah berharap, pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru sesuai dengan kemampuan pemerintah. Namun beliau menekankan, pengangkatan guru PNS harus diberikan kepada guru honorer kategori 2 (K2) yang telah memenuhi syarat. Selain itu beliau meminta pemerintah menciptakan desain perencanaan kebutuhan guru yang dipetakan dengan mata pelajaran.
Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan beropini pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan guru. Menurutnya dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang ada lebih dari 750.000 guru yang akan pensiun. Di sisi lain moratorium rekrutmen CPNS sampai ketika ini belum juga dibuka.
”Bagaimana menggantinya kalau terjadi moratorium pengangkatan guru? Pemerintah pun harus segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi bahaya kepensiunan guru ini,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Said menjelaskan, kasus lain ialah bagaimana mengisi kekurangan guru ini, sementara standar pendidikan guru pun belum ada.
Selain itu Program Pendidikan Guru (PPG) pun belum dibuka. Satu hal yang perlu diingat, menurutnya, seorang guru pensiun hanya bisa diganti seorang guru pemula dalam arti jumlah, tapi tidak dalam arti kualitas. Menurut dia, guru yang pensiun penuh dengan pengalaman dan mempunyai kualitas yang tidak dipunyai guru pemula.
Oleh sebab itu, menurutnya, taktik penggantian guru harus menghitung jumlah dan kualitas. Artinya guru yang akan pensiun (guru utama) perlu didampingi guru cowok untuk beberapa ketika sehingga pengalaman guru utama tadi sanggup ditularkan. ”Dengan cara itu guru pemula menyadap pengalaman profesional eksklusif dari guru utama. Pelapisan ini berlangsung dua tahun dan ketika guru utama tadi pensiun, guru pemula pun sudah lebih siap,” paparnya.
Mantan anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013 ini menuturkan, sehubungandenganitu pemerintah harus menyiapkan guru untuk 10 juta penerima didik yang belum mendapat jalan masuk ke sekolah. Sekarang perhatian Mendikbud yang utama ialah pada dua hal, upaya mengganti guru pensiun dan guru untuk 10 juta anak yang terabaikan hak konstitusionalnya.
Sementara itu anggota Komisi X dewan perwakilan rakyat Abdul Fikri berpendapat, tiap tahun 75.000 guru juga pensiun sehingga kalau ditambahdenganancaman10.000 dosen yang akan pensiun dalam empat tahun ini, hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan bagi nasib dunia pendidikan. ”Sebab tenaga pendidik itu ialah unsur utama dalam pendidikan. Sama halnya dengan penerima didik.
Guru yang mau pensiun ini harus mendapat perhatian pemerintah,” urainya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, maju mundurnya pendidikan di Tanah Air sangat bergantung kepada tenaga pendidik. Menurut dia, kalau kini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di atas angka 100 atau di bawah peringkat Vietnam, ini artinya kita belum bebas dari cap sebagai negara tertinggal.
Fikri pun menyarankan biar lintas kementerian segera berkoordinasi untuk segera membuka keran rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan bukan untuk gugusan PNS lain. Fikri mengaku sangat khawatir Indonesia mendapat bahaya kekurangan guru. Sebab kalau tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, duduk kasus ini akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi kurun globalisasi.
Sebab, lanjut dia, rekrutmen tenaga pendidik gres yang berkualitas lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah. Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji berpendapat, kebijakan perihal penempatan guru yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah tempat harus dilakukan dengan lebih serius dan profesional, kebijakan harus berpihak pada kepentingan bangsa bukan golongan.
Contoh, guru banyak yang tidak bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sebab usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya ambil kebijakan untuk memindahkan mereka ke pekerjaan lain menyerupai tenaga kependidikan.
source : http://www.koran-sindo.com
Sumber http://www.pgrionline.com
