Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memberi angin segar kepada masyarakat. Mereka siap membuka keran moratorium CPNS.
Asisten Deputi Bidang Kebijakan Pengadaan SDM KemenpanRB Arizal mengatakan, kebijakan moratorium selama lima tahun yang sebelumnya dilontarkan Presiden Joko Widodo, tak berlaku untuk gugusan tertentu.
"Jadi bukan berarti menghentikan penerimaan CPNS. Kalau contohnya guru kurang, proses berguru mengajar terganggu. Apa lagi prioritas kita pelayanan dasar. Itu kan tidak nyambung,” kata beliau di kantornya, Jumat (4/3).
Menurut Rizal, maksud pernyataan presiden ialah konsep rekrutmen PNS harus ditata antara hulu dan hilirnya. Untuk itu, kata dia, langkah pertama yang mesti dilakukan ialah melaksanakan penataan sebaran PNS alias dedistribusi.
" Kalau ada unit yang lebih pegawainya, pindahkan ke yang kurang. Kalau itu sudah dilakukan, petanya akan terlihat benar. Dimana yang kurang. Sekarang, butuh tidak butuh semuanya usul. Kan ngaco itu. Tanpa disadari, itu menggerogot belanja APBDnya,” ujarnya.
Terkait dengan bagaimana gugusan 2016, dikatakannya, hingga dikala ini belum ada isyarat pimpinan. Namun, untuk pelayanan dasar guru dan kesehatan, masih banyak diperlukan
“Kami pelaksana. Kaprikornus tinggal menunggu. Ketika proses itu memang ada, nanti ada surat dari Menpan. Dan itu prioritasnya pelayanan dasar. Nanti dari anjuran itu, diterjemahkan, dirinci dalam jabatan. Misalnya guru. Dirinci guru matematika atau lainnya,” tutunya.
Sumber : www.jawapos.com
Sumber http://www.pgrionline.com