Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala. Masih berbicara mengenai pajak Anda niscaya sering mendengar istilah pph Pasal 21.
Ada formulir yang harus diisi untuk pegawai
Pernghitungan PPh Pasal 21
Beberapa pertanyaan yang muncul dari setiap wajib pajak atau pengelolaan perpajakanBagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ?
Berapa besar tarif biaya jabatan ?
Berapa besarnya PTKP untuk diri pegawai, pelengkap untuk pegawai yang kawin, pelengkap untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang?
Berapa besar tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta pensiun yang mendapatkan pensiun secara bulanan?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga andal yang melaksanakan pekerjaan bebas?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta uang pesangon yang dibayarkan sekaligus?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan yang mendapatkan komisi?
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ?
Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/pejabat negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Berapa besar tarif biaya jabatan ?
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan.
Berapa besarnya PTKP untuk diri pegawai, pelengkap untuk pegawai yang kawin, pelengkap untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang?
PTKP :
Untuk diri pegawai
setahun = Rp 2.880.000,00
sebulan = Rp 240.000,00
Tambahan untuk pegawai yang kawin
setahun = Rp 1.440.000,00
sebulan = Rp 120.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang memiliki penghasilan dari perjuangan atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan suami atau anggota keluarga lain Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarga Rp 1.440.000,00
Berapa besar tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ?
Tarif yang dipakai ialah :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak ;
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 = 5 %
Di atas Rp 25.000.000,00 hingga dengan Rp 50.000.000,00 = 10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 hingga dengan Rp 100.000.000,00 = 15 %
Di atas Rp 100.000.000,00 hingga dengan Rp 200.000.000,00 = 25 %
Di atas Rp 200.000.000,00 = 35 %
[ Kembali ke Pertanyaan ] [ Ke Menu Info Pajak ]
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta pensiun yang mendapatkan pensiun secara bulanan?
Penerima pensiun yang mendapatkan pensiun secara bulanan
Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP
Besarnya biaya pensiun yang diperkenankan ialah sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.
PTKP sama dengan PTKP untuk pegawai tetap.
Tarif yang dipakai sama dengan tarif untuk pegawai tetap.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai?
Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai.
Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.
PTKP sama dengan PTKP untuk pegawai tetap.
Tarif yang dipakai sama dengan tarif untuk pegawai tetap.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga andal yang melaksanakan pekerjaan bebas?
Tarif yang dipakai ialah sebesar 15% dari asumsi penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang.
Perkiraan penghasilan neto ialah sebesar 40 % dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian?
Penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian.
Tarif sebesar 10% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.
Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 maka besarnya PTKP yang sanggup dikurangkan untuk satu hari ialah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebetulnya dari peserta penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
Yang dimaksud dengan :
Upah/uang saku harian ialah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja;
Upah mingguan ialah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
Upah satuan ialah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;
Upah borongan ialah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus?
Penerima uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
Dipotong dengan tarif bersifat selesai sebesar :
10% dari penghasilan bruto jikalau penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00.
15% dari penghasilan bruto jikalau penghasilan brutonya lebih dari Rp 25.000.000,00
Kecuali, atas jumlah penghasilan bruto Rp 8.640.000,00 atau kurang, tidak dipotong PPh Pasal 21.
Baca :
Formulir 1111 SPT masa PPN Formay Excel
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta uang pesangon yang dibayarkan sekaligus?
Penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.
Dipotong pajak sebesar :
10% dari penghasilan bruto jikalau penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00.
15% dari penghasilan bruto jikalau penghasilan brutonya lebih dari Rp 25.000.000,00
Kecuali, atas jumlah penghasilan bruto Rp 17.280.000,00 atau kurang, tidak dipotong PPh Pasal 21.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun?
Penerima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Atas hadiah dan penghargaan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto, dan bersifat final.
Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan yang mendapatkan komisi?
Petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan yang mendapatkan komisi.
Atas komisi yang diterima diterapkan tarif sebesar 10% bersifat selesai dengan syarat petugas tersebut bukan pegawai tetap.
Simak dan Baca :
Formulir e_FIN Pajak
Seperti Apa Formulir Pemotongan ppj Pasal 21 bagi pegawai?
Formulir ini Anda harus isi diantaranya ialah NPWP Pemotong dan Nama Pemotong. Kemudian Anda harus mengiisi identitas peserta penghasilan yang dipotong dan Anda harus mengisi rincian penghasilan dan penghitungan pph Pasal 21 tersebut.Penghasilan Bruto terdiri dari :
- GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT
- TUNJANGAN PPh
- TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA
- HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
- PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA
- PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
- TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR
- JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)
- BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN
- IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT
- JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)
- JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)
- PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA
- JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
- PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
- PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)
- PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
- PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA
- PPh PASAL 21 TERUTANG
- PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS
Demikian, Download Formulir Pemotongan pph Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Tunjangan Hari Tua supaya bermanfaat. Silakan :
Download Formulir 1721
Sumber http://www.excel-id.com/