Pada Rabu kemarin ribuan guru tidak tetap dari aneka macam kota yang tergabung dalam tenaga honorer kategori 2 (K2) yang melaksanakan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka menuntut biar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan semenjak tahun 2001 guru ialah PNS daerah. Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah dan yayasan ramai-ramai merekrut tenaga honorer.
Ironinya perekrutan itu, kata Anies, dilakukan tanpa pertimbangan matang. Perekrutan juga mengabaikan kualifikasi dan kompetensi yang jelas. Sebagian dilakukan oleh kepala tempat menjelang digelarnya pilkada sebagai ajang kampanye.
"Rekrutmen tenaga honorer dilakukan tanpa pertimbangan matang. Banyak kepala tempat rekrut honorer secara masif kalau menjelang pilkada. Kepala sekolah juga begitu. Tanpa kualifikasi dan kompetensi yang jelas," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2016).
Masalah lalu timbul, alasannya ialah tenaga honorer itu tak kunjung diangkat menjadi PNS. Beban pun dilimpahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN-RB).
"Sejak 2001, guru ialah PNS Daerah. Pemda, kepsek, yayasan ramai-ramai rekrut tenaga honorer dan sekarang limpahan tanggung-jawab atas konsekuensi rekrutmen itu jatuh ke bahu Kemen PAN-RB," kata Anies.
Apakah sehabis demo kemarin, pemerintah akan mengangkat para tenaga honorer itu menjadi PNS?
"Kalau mereka mau jadi guru di tempat yang kekurangan guru, maka sudah eksklusif diangkat (PNS)," tegas Anies.
Sumber http://www.pgrionline.com