Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menyampaikan pihaknya memprioritaskan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Guru Garis Depan (GGD).
"Kalau guru memang membutuhkan terutama di pulau terluar maupun di perbatasan atau GGD," ujar Yuddy di Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Daerah-daerah terpencil tidak hanya di luar Jawa tetapi juga di perbatasan Jawa Barat dan Banten. "Jadi dilarang ada kekosongan guru, terutama di tempat-tempat yang mana masyarakat membutuhkan pendidikan dasar," terang dia, menyerupai dilansir antara.
Saat ini, pemerintah belum mempunyai rencana melakukan pengadaan aparatur sipil negara (ASN), baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Meski demikian, jeda atau moratorium ini bersifat terbatas alasannya yakni pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak aturan dan sekolah kedinasan.
"Begitu juga dengan tenaga kesehatan, dilarang kosong. Pelayanan kesehatan harus tetap diberikan. Kita membolehkan penerimaan dokter, bidan dan tenaga kesehatan. Tapi tidak untuk tenaga manajemen umum," terang Yuddy.
Dia menyampaikan moratorium untuk tenaga manajemen lainnya dikarenakan pemerintah tidak mempunyai anggaran lebih untuk belanja pegawai. Sekitar 33 persen alokasi dana dari APBN dipakai untuk pembayaran honor PNS. Sejumlah tempat juga mengalokasikan dana lebih dari 50 persen dari APBD untuk pembayaran honor pegawai.
Sumber http://www.pgrionline.com