Hamka, ketua MUI, keberatan dengan niat Daoed. Menurutnya, perubahan libur puasa mesti lewat kajian mendalam dari bermacam-macam pihak. Tak sanggup ujug-ujug muncul dan eksklusif diterapkan.
Libur puasa bagi anak sekolah “mengandung aspek-aspek yang luas dan masalahnya dianggap cukup peka, maka MUI menyarankan biar diadakan satu lokakarya oleh Departemen P dan K, Departemen Agama, dan Dewan Pimpinan MUI untuk membahas duduk masalah itu secara mendalam,” tulis Yunan Nasution dalam “Libur Sekolah Bulan Ramadhan” termuat di Serial Media Da’wah, No. 60, Juni 1979.
Lantas apa bersama-sama alasan Daoed ingin mengubah libur puasa anak sekolah yang telah mentradisi semenjak zaman kolonial itu?
Dalam pertemuan dengan delegasi MUI pada 16 Mei 1978, Daoed bilang terang-terangan bahwa libur puasa anak sekolah itu kebijakan pembodohan dari pemerintah kolonial kepada bangsa Hindia Belanda yang beragama Islam.
“Artinya, kebijakan Belanda itu semata-mata untuk meninabobokan kita. Kalau sebab libur sekolah selama sebulan penuh belum dewasa Muslim kita menjadi tertinggal keintelektualannya, yang rugi bukan Belanda tetapi kita sendiri,” kata Daoed dalam memoarnya, Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran.
Daoed ingin belum dewasa Indonesia berguru lebih keras untuk mencapai mutu intelektual yang lebih tinggi dari masa sebelumnya. Sekalipun mereka telah masuk masa bulan puasa. Untuk memperkuat argumennya, Daoed sempat menyitir wahyu pertama Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad: Iqra alias bacalah. Dia mengartikannya sebagai keharusan berguru pada tiap saat, sepanjang hayat.
Tapi MUI berseberangan pendapat dengan Daoed. MUI yakin libur bulan ampunan bersama-sama bukan berasal dari Belanda, melainkan telah berakar jauh sebelum kedatangan Belanda.
“Orang-orang bau tanah kita sudah memiliki kebiasaan menghentikan atau mengurangi pekerjaan rutin sehari-hari pada bulan puasa. Waktunya dipergunakan untuk mencurahkan diri pada acara ibadah menuju takwa,” ungkap Yunan.
Menurut MUI, pemerintah kolonial kemudian mengakomodasi tradisi masyarakat Hindia Belanda yang tak bertentangan dengan kebijakan mereka di bidang pendidikan. Salah satunya terkait tradisi masyarakat selama bulan puasa. Maka, pemerintah kolonial meliburkan anak sekolah sebulan penuh pada bulan puasa.
“Apapun alasan Belanda meliburkan sekolah tersebut, ternyata hal itu sesuai dengan aspirasi keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia,” tambah Yunan.
Pendapat Daoed dan MUI tak bertitik temu. Pertemuan dialogis mereka pun buntu. Tak menghasilkan apa-apa, kecuali ketidaksetujuan satu sama lain.
Pendapat Daoed dan MUI tak bertitik temu. Pertemuan dialogis mereka pun buntu. Tak menghasilkan apa-apa, kecuali ketidaksetujuan satu sama lain.
Hari-hari berikutnya, Daoed dan MUI tak sempat bertatap muka lagi. Daoed menolak ajuan lokakarya dari MUI. Dia lebih berkonsentrasi mewujudkan konsep pembaruan pendidikan nasional.
Daoed mengajak sejumlah sejawatnya untuk bergabung dalam Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN). Antara lain Prof. Slamet Iman Santoso, pendidik berpengalaman; Prof. Soemitro Djojohadikusumo, jago ekonomi; dan Prof. Andi Hakim Nasution, rektor Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sembari menghimpun sejawat-sejawatnya, Daoed mengeluarkan Surat Keputusan Menteri P dan K No 0211/U/1978 perihal Sistem Ajaran Sekolah pada 5 Juli 1978. Salah satu poin pentingnya menyasar libur puasa. Tak ada lagi libur sebulan penuh bagi anak sekolah dalam bulan puasa.
Karuan MUI mencak-mencak. Mereka menilai Daoed gegabah dan tidak menghargai ajuan MUI. Tapi Daoed jalan terus dengan keputusannya. Dia bahkan kembali menegaskan alasannya meniadakan libur puasa bagi anak sekolah.
“Belajar merupakan acara utama pengisi waktu sebab yang demikian ini tidak mengotori alam, tidak mematikan rohani, bersifat kemanusiaan dan menguntungkan dari segi sosial,” kata Daoed dalam pidato pelantikan KPPN pada 25 Agustus 1978, termuat di Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional.
Keputusan Daoed berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Daoed mengancam akan mencabut santunan subsidi bila ada sekolah swasta yang tak mematuhi SK tersebut.
Setahun telah berlalu semenjak SK tersebut keluar. Tapi keberatan banyak pihak terhadap pembatalan libur puasa masih berlanjut. Prof. H.M. Rasjidi, cendekiawan muslim jebolan Universitas Sorbonne, Perancis, mengingatkan umat Islam terhadap upaya sekularisasi dan sekularisme dalam kehidupan berbangsa. Salah satunya melalui alat-alat negara.
“Segala sesuatu bergantung kepada orang yang bertanggung jawab dalam negara. Meskipun sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu ada kemungkinan kita akan terjerumus kepada sekularisasi dan sekularisme bila tidak waspada,” tulis Rasjidi dalam “Sekali Lagi Sekularisasi dan Sekularisme” termuat di Serial Media Da’wah No. 62, Agustus 1979.
Rasjidi tidak menyerang pembatalan libur puasa secara langsung. Juga tidak mengkritik konsep Daoed secara terang. Tapi ia membuka tulisannya lewat kebijakan Daoed meniadakan libur puasa sebulan penuh.
Sementara Mohammad Natsir, mantan tokoh Masyumi, menyerang secara lebih terbuka konsep pembaruan pendidikan nasional usungan Daoed beserta produk turunannya, semisal pembatalan libur puasa. Dia bilang bahwa semua itu pengosongan pendidikan dari muatan agama (sekularisasi).
“Dari tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan Menteri P dan K tersebut sudah sanggup diambil kesimpulan, bahwa baik motivasi ataupun isi dan jiwa dari konsep pembaharuan tersebut akan kosong dan sepi dari dasar dan jiwa agama sama sekali,” tulis Natsir dalam “Sekitar Pembaharuan Pendidikan Nasional” termuat di Serial Media Da’wah No. 60, Juni 1979.
Daoed terperinci membantah pandangan Rasjidi dan Natsir. Tak ada upaya sekularisasi dan memojokkan Islam. “Apalagi menggusurnya, ibarat yang mereka tuduhkan,” kata Daoed.
Arus pasang perdebatan seputar libur puasa ini kesannya surut ketika muncul gagasan asas tunggal Pancasila. Umat Islam terbelah. Ada yang berfokus ke gosip asas tunggal, ada pula yang mulai mendapatkan keputusan Daoed. Menurut mereka, libur puasa bukan urusan pokok dalam Islam.
Keputusan Daoed menghapus libur puasa anak sekolah bertahan hingga 1999. Saat Abdurrahman Wahid menjabat presiden, anak sekolah kembali menikmati libur bulan ampunan selama lebih dari sebulan.
Pemerintahan Megawati Sukarnoputri pada 2001 kemudian mengubah lagi waktu
libur puasa, menjadi ibarat zaman Daoed. Begitu pula pemerintahan selanjutnya.
libur puasa, menjadi ibarat zaman Daoed. Begitu pula pemerintahan selanjutnya.
Sekarang durasi libur puasa anak sekolah berbeda-beda di tiap daerah.
Dari panjangnya Kebijakan pemerintah mengenai Meliburkan sekolah pada dikala Bulan Puasa, yang menuai banyak Pro dn Kontra kesannya kebijaka ini akan menjadi jadwal salah satu Capres dan Cawapres yaotu akan di kembalikan lagi oleh Pasangan Prabowo Sandi.
Dari sejarah di atas, lebih kemanakah anda berpihak, Pandangan MUI atau pandangan Daoed.
Ini semua masih tetap berlanjut, dongeng dan Lika Liku banyak sekali kebijakan di Indonesia tentunya didasari oleh pandangan para penguasa, jangan hingga banyak sekali kebijakan disahkan dan di atur oleh salah orang.
Sumber http://www.sagalarupawae.com
