Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut problem pendidikan harus diselesaikan dengan jadwal jangka panjang dan pendek.
"Ada jadwal jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, anak harus sekolah. Jangka panjang pendidikan ke anak harus berkualitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso dalam diskusi Gathering Media Sosial di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Senin (6/3).
Ari menyampaikan selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengupayakan penurunan ketimpangan melalui pendidikan. Ia menyebut pendidikan harus fokus, merata dan berkualitas ke seluruh Indonesia.
Ia mengingatkan, ketika ini kementerian/lembaga dihentikan mempunyai visi, semua harus menerjemahkan Nawacita dalam jadwal masing-masing.
Ari mengatakan, sangat sulit menyampaikan permasalahan pendidikan di Indonesia akan final pada titik tertentu. Sebab, Indonesia mempunyai kondisi geografis yang luar biasa. Namun, dibalik kemegahan Indonesia, Ibu Pertiwi mempunyai kasus dalam mengelola sumber daya manusianya.
Ia mencontohkan, permasalahan yang paling umum yaitu sebaran penduduk yang tidak merata. Ia menyebut, tidak jarang di suatu kawasan hanya mempunyai 50 belum dewasa saja. Pertanyaannya, apakah perlu membangun sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK di kawasan itu?
Ari mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dihindari oleh pemerintah Indonesia. Sebab, negara dituntut bisa melayani semua anak untuk menerima susukan pendidikan. Namun, pemerintah juga tidak bisa mencontoh solusi yang diterapkan Singapura dalam mengatasi permasalahan pendidikan di negaranya.
Ari memerinci, permasalahan pendidikan di Indonesia sangat beragam, mulai dari pelajar yang harus menempuh jalur sepanjang enam sampai tujuh kilometer, guru yang harus menjemput pelajar semoga mau sekolah dan lain-lain.
"Menyelesaikan permasalhan pendidikan tak bisa diseragamkan," ujar dia.
Pun, Ari mengaku, selama ini Kemendikbud tidak menggeneralisir pendidikan. Sebab, tidak semua siswa berguru di dalam kelas. Ari mengatakan, Kemendikbud menyebut perlu solusi untuk menuntaskan pemerataan pendidikan untuk anak di seluruh Indonesia. Namun, dihentikan ada anak yang tidak sekolah.
Ari tidak menampik, selama ini banyak permasalahan yang tidak hanya menyangkut faktor ekonomi, tetapi ada sosial dan budaya yang menciptakan anak tidak sekolah. Faktor sosial dan budaya tidak bisa diselesaikan dengan faktor ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui Program Indoenesia Pintar (PIP)
Sumber http://www.pgrionline.com