Tuntutan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah. Dewasa ini masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat. Dan didorong pula dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga masyarakat dengan gampang mengakses isu yang diharapkan dalam masa keterbukaan kini ini. Pementara itu Pemerintah Daerah, mempunyai kewajiban untuk memberikan isu seara jujur terhadap apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana akuntabilitasnya dalam memanfaatkan dana masyarakat (APBD) dalam rangka menjalankan otoritas yang sudah diserahkan oleh rakyat kepadanya melalui prosedur pemilihan Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu bentuk akuntabilitas Pemda kepada mayarakat yang telah memilihnya, yakni berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemda sendiri intinya merupakan komponen penting dalam upaya membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas Pemda melahirkan implikasi bagi Pemda untuk menawarkan isu kepada masyarakat, dan salah satu isu akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kendati isu keuangan bukanlah merupakan tujuan final akuntansi pemerintah daerah, tetapi isu tersebut mempunyai fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam angka pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yakni instrument untuk melakukan akuntabilitas pemerintah kawasan secara efektif kepada masyarakat, sebab melalui laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat sanggup melacak dari mana sumber-sumber pendapatan kawasan diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang mendapatkan manfaat, serta dengan cara apa pemerintah kawasan menutup belanja, dalam hal terjadi deficit, dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus. Informasi lainnya yang sering dituntut oleh masyarakat yakni penggunaan dana masyarakat (APBD) secara transparan dan seberapa besar keuntungannya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan dasar.
Besarnya tuntutan masyarakat tersebut, haruslah dijadikan tantang buat Pemda dalam menyediakan isu yang lengkap, utuh, dan actual, sehingga melalui isu tersebut sanggup dipergunakan untuk memonitor akuntabilitas administrasi akuntabilitas publik dan akuntabilitas kebijakan. Pemerintah sendiri intinya sangat berkepentingan terhadap isu keuangan tersebut, sebab laporan keuangan yang dibuatnya, ia sanggup memetakan dan merencanakan arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kompleksitas Organisasi Pemerintah Daerah. Pemerintah kawasan yakni merupakan oragnisasi yang kompleks. Kompleksitas organisasi tersebut menjadikan kebutuhan isu untuk perencanaan dan pengendalian lebih bervariasi. Demikian pula bagi para pemangku kepentingan, mereka memerlukan isu yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan ekonomi. Tanggungjawab Pemda yakni menyediakan isu lebih untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah kawasan sendiri maupun kebutuhan eksternal masyarakat. Dari uraian di atas sanggup dimenegerti bahwa Pemda mempunyai tugas utama dalam menyediakan laporan keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Keuangan Pemda sanggup diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian isu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sekaligus untuk menilai kinerja organisasi.mengingat isu yang dibutuhkan sangat kompleks, maka Laporan Keuangan selayaknya tidak hanya menyajikan isu keuangan saja, tetapi juga menyajikan isu non moneter, menyerupai indikator kinerja program/kegiatan. Indikator kinerja kebijakan bahkan indikator pencapaian misi dan visi Kepala Daerah serta seberapa jauh capaian aktualnya dalam memenuhi sasaran yang direncanakan.
Daftar Pustaka:
Sholeh, Chabib dan Suripto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia
Laporan Keuangan Pemda sendiri intinya merupakan komponen penting dalam upaya membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas Pemda melahirkan implikasi bagi Pemda untuk menawarkan isu kepada masyarakat, dan salah satu isu akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kendati isu keuangan bukanlah merupakan tujuan final akuntansi pemerintah daerah, tetapi isu tersebut mempunyai fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam angka pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yakni instrument untuk melakukan akuntabilitas pemerintah kawasan secara efektif kepada masyarakat, sebab melalui laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat sanggup melacak dari mana sumber-sumber pendapatan kawasan diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang mendapatkan manfaat, serta dengan cara apa pemerintah kawasan menutup belanja, dalam hal terjadi deficit, dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus. Informasi lainnya yang sering dituntut oleh masyarakat yakni penggunaan dana masyarakat (APBD) secara transparan dan seberapa besar keuntungannya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan dasar.
Besarnya tuntutan masyarakat tersebut, haruslah dijadikan tantang buat Pemda dalam menyediakan isu yang lengkap, utuh, dan actual, sehingga melalui isu tersebut sanggup dipergunakan untuk memonitor akuntabilitas administrasi akuntabilitas publik dan akuntabilitas kebijakan. Pemerintah sendiri intinya sangat berkepentingan terhadap isu keuangan tersebut, sebab laporan keuangan yang dibuatnya, ia sanggup memetakan dan merencanakan arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kompleksitas Organisasi Pemerintah Daerah. Pemerintah kawasan yakni merupakan oragnisasi yang kompleks. Kompleksitas organisasi tersebut menjadikan kebutuhan isu untuk perencanaan dan pengendalian lebih bervariasi. Demikian pula bagi para pemangku kepentingan, mereka memerlukan isu yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan ekonomi. Tanggungjawab Pemda yakni menyediakan isu lebih untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah kawasan sendiri maupun kebutuhan eksternal masyarakat. Dari uraian di atas sanggup dimenegerti bahwa Pemda mempunyai tugas utama dalam menyediakan laporan keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Keuangan Pemda sanggup diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian isu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sekaligus untuk menilai kinerja organisasi.mengingat isu yang dibutuhkan sangat kompleks, maka Laporan Keuangan selayaknya tidak hanya menyajikan isu keuangan saja, tetapi juga menyajikan isu non moneter, menyerupai indikator kinerja program/kegiatan. Indikator kinerja kebijakan bahkan indikator pencapaian misi dan visi Kepala Daerah serta seberapa jauh capaian aktualnya dalam memenuhi sasaran yang direncanakan.
Daftar Pustaka:
Sholeh, Chabib dan Suripto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia
Sumber http://tesisdisertasi.blogspot.com
