 |
| Hari Anak Sedunia 2017, dokpri |
Kemiskinan anak memang menjadi istilah gres dalam kehidupan kita. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa seorang anak pun sanggup dikategorikan sebagai miskin apabila hak-hak dasarnya terdeprivasi. Dari 85 juta anak Indonesia, di tengah momentum Hari Anak Sedunia (World Children's Day), sekitar 13,31 persen dari mereka karam dalam lautan hirau tak acuh. Hak-hak mereka menyerupai mendapat pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, mendapat asupan gizi dan nutrisi yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, serta pinjaman hidup masih terabaikan.
Per Juli 2017 saja, terdapat sedikitnya 6,5 juta anak Indonesia yang mengalami gizi jelek (jawapos, 13/07). Kasus kekerasan pada anak juga masih terbilang tinggi (kompas, 15/09). Kemen PUPR juga menyebutkan daerah kumuh di Indonesi masih seluas 38.431 Ha di daerah perkotaan. Artinya, masih banyak bawah umur Indonesia yang hidup di lingkungan yang kumuh.
Kondisi ini begitu memiriskan. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi berpaket-paket, ternyata anak Indonesia belum tersentuh oleh manfaatnya. Kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera dan kesehariannya dalam keterancaman.
Anak merupakan aset termahal bangsa ini. Sebagai pemegang estafet masa depan, bawah umur haruslah mendapat jaminan hidup dan kehidupan. Sudah semestinya negara "hadir" dalam membangun kualitas hidup mereka. Terlebih lagi dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memasuki zaman yang sanggup dibilang keemasan, ialah Bonus Demografi. Fase langka yang terjadi paling tidak sekali seumur hidup negara ini pastinya rugi kalau tersia-siakan. Persiapan matang dalam membentuk generasi bermutu menjadi prioritas semoga tak ada lagi istilah kemiskinan anak.
Rasio ketergantungan perlahan akan menurun. Sekarang saja, rasio ketergantungan nasional sudah kurang dari 50. Artinya, beban negara ini dalam mengayomi penduduk usia non-produktif juga berkurang. Lantas, terasa aneh saja bila dalam kondisi rasio ketergantungan yang menurun, kemiskinan anak justru tinggi.
Papua merupakan daerah di Indonesia yang mempunyai tingkat kemiskinan anak tertinggi. Data BPS menyebutkan bahwa kemiskinan anak di sana mencapai 35,57 persen, atau sekitar 4 juta anak Papua masih terkategori miskin. Kenyataan ini setidaknya menjadi warning bagi pemerintah untuk sesegera mungkin mengambil kebijakan terkait hak-hak anak Indonesia yang selama ini terdeprivasi. Mereka butuh makan masakan yang sehat dan bergizi, mereka memerlukan tempat tinggal yang layak dan sehat, selain itu mereka membutuhkan pinjaman aturan dan mengenyam pendidikan.
Kebijakan nasional beberapa usang ini masih berfokus pada pembangunan dan pembangunan. Pembangunan dalam arti upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Kendati demikian, sungguh disayangkan bilamana nasib bawah umur Indonesia secara ekonomi dan sosialnya terlupakan. Sebab, pembangunan infrastruktur tanpa pembangunan manusia-mengangkat derajat kesejahteraan anak-lantas untuk apa pembangunan dilakukan?(*)
Sumber http://www.ngobrolstatistik.com/
