AsikBelajar.Com | Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 kala yang lalu, yaitu semenjak bangsa Sparta menyebarkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk insan Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Plato dalam bukunya Republic, menyatakan bahwa perencanaan sekolah bertujuan untuk melayani masyarakat.
Pada kala ke-18 ditemukan goresan pena yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia karya Diderot. Selanjutnya, pada kala ke-19 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru.
Setelah Perang Dunia I, pada tahun 1923, Rusia dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan, kemudian diikuti Prancis pada tahun 1929, Amerika Serikat pada tahun 1933, Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942.
Sesudah Perang Dunia II, muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya, beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Sejak itu Inggris pada tahun 1944 melaksanakan wajib berguru di 146 tempat dan para pejabat wilayahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan.
Pada tahun 1951, Prancis membentuk komisi Perencanaan Pembangunan Sekolah, Universitas Ilmu Pengetahuan dan Seni. Selanjutnya pada tahun 1953, pendidikan merupakan pecahan integral dari planning pembangunan nasional. Sementara itu, semenjak tahun 1950 beberapa negara yang gres menerima kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1951-1955 India dalam Rencana Pembangunan I telah menempatkan pendidikan dalam kerangka pembangunan sosial dan ekonominya.
Ghana dalam pembangunan delapan tahunnya telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Pada tahun 1952, Birma mengesahkan planning pembangunan pendidikan selama empat tahun.
Pada tahun 1956-1965 telah dilaksanakan aneka macam seminar, lokakarya, dan konferensi pendidikan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Salah satu kegiatannya yaitu Konferensi Santiago di Chili (1962). Konferensi itu menghasilkan Deklarasi Santiago. Salah satu rekomendasi Santiago tersebut yaitu anggaran untuk biaya pendidikan sebesar minimal 4 persen dari pendapatan nasional. Jika pada Konferensi Santiago lebih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif maka pada Konferensi Buenes Aires (1965) lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif yang berkenaan dengan isi, metode, dan penilaian pendidikan.
Pada tahun 1960 dilaksanakan Konferensi Karachi yang menghasilkan planning kerja pembangunan pendidikan di wilayah Asia yang selanjutnya melahirkan Karachi Plan. Karachi Plan tersebut berisikan rekomendasi (1) ekspansi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi usia sekolah dasar secara bebas melalui Kewajiban Belajar, dan (2) pembentukan unit pelayanan perencanaan pendidikan di tingkat nasional.
Setelah melalui aneka macam sidang yang intensif, karenanya Sidang Umum Unesco (1960) tetapkan untuk mendirikan empat sentra pendidikan dan training regional perencanaan pendidikan, yaitu The Regional Centre for Educational Planning and Administration untuk negara-negara Arab (Beirut,1961); The Asian Institute of Educational Planning and Administration (New Delhi,1962); The Regional Institute of Educational Planning and Administration for Latin America and Caribbean (Santiago,1968); The Regional Educational Planning and Administration Group for Africa.
Beberapa konferensi perihal pembangunan pendidikan melalui instrumen perencanaan pendidikan juga diadakan di negara-negara Afrika. Pada tahun 1961 diadakan Konferensi Addis Ababa yang menghasilkan Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Pendidikan di Afrika. Selanjutnya, pada tahun 1962 dilakukan Konferensi Paris yang merekomendasikan semoga di setiap negara Afrika dibuat badan-badan atau unit-unit kerja perencanaan pendidikan.
Pada tahun 1962, Konferensi Tokyo diberi mandat oleh Konferensi Karachi untuk me-review aneka macam kemajuan dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan Karachi Plan dan laporan studi pembangunan pendidikan dasar dalam rangka perencanaan pendidikan yang lebih luas dalam konteks perencanaan sosial dan ekonomi. Konferensi Tokyo tersebut menghasilkan resolusi Tokyo yang memberi rekomendasi bahwa negara-negara Asia hendaknya sanggup menyisihkan sekitar 5 persen dari GNP-nya untuk investasi pembangunan pendidikan.
Pada Sidang Umum Unesco tahun 1962 diputuskan untuk mendirikan International Institute of Educational Planning (IIEP) di Paris pada tahun 1963. Tugas utama institusi ini yaitu melaksanakan pendidikan dan training spesialisasi perencanaan pendidikan tingkat tinggi, menstimulasi, dan mengoordinasikan penelitian-penelitian perencanaan pendidikan berskala internasional.
Pada tahun 1965 dilaksanakan Konferensi Bangkok yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Karachi dan Tokyo. Dalam Konferensi Bangkok tersebul direkomendasikan draf pembangunan pendidikan untuk diterapkan di negara-negara Asia mulai tahun 1965 hingga 1980. Draf tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Model for Asian Educational Development atau disingkat Asian Model.
Pengaruh informasi perencanaan pendidikan masuk ke Indonesia pada tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP). Hasil PPNP telah menarik perhatian Unesco dan UNDP. Selanjutnya, mereka bersedia membantu Indonesia untuk menyebarkan perencanaan pendidikan.
Pada tahun 1969 didirikan Badan Penelitian Pendidikan (BPP) yang selanjutnya pada tahun 1975 menjelma Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud) yang mulai tampak kegiatannya dalam pengembangan perencanaan pendidikan. Dengan santunan UNESCO telah dikirim beberapa staf secara sedikit demi sedikit untuk mengikuti pendidikan dan training perencanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Educational Planning and Administration di New Delhi, INNOTECH di Manila, dan IIEP di Paris.
Alumni pertama (1969) yang mengikuti pendidikan dan training hingga dengan alumni terakhir (1989) sebanyak 36 orang dan mereka telah menjadi tenaga perencanaan pendidikan di Depdiknas Pusat dan Kanwil-Kanwil Diknas Provinsi. Di samping itu, mereka telah pula mengikuti training jangka pendek, seminar, lokakarya yang diselenggarakan UNESCO Regional Ohice for Asia and Pacific di Bangkok.
Pada tahun 1975 didirikan Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Depdiknas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan teknis di bidang perencanaan pendidikan melalui dua jalur pendidikan dan pelatihan, yaitu jalur pendidikan dan training tatap muka melalui penataran serta jalur pendidikan dan training melalui media cetak dengan sistem modul. Bahan-bahan kepustakaan mengenai perencanaan pendidikan berkembang dengan pesatnya. Usaha-usaha organisasi internasional menyerupai OECD dan IIEP telah merumuskan konsep, metode, dan proses perencanaan pendidikan yang menerima banyak perhatian dari aneka macam disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu ekonomi.
Sumber:
Usman, Husaini. 2011. Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.66-69.
Keyword terkait:
administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, manajemen pendidikan berdasarkan para ahli, manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan.
Sumber https://www.asikbelajar.com